IDEAonline - Senin(15/10/2018) lalu Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena dugaan suap izin pembangunan proyek Meikarta.
Ia diduga dijanjikan uang izin proyek sebesar Rp13 miliar dari Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.
Namun ketika ditangkap, uang yang sudah diterima baru Rp 7 miliar.
Dilansir dari TribunSolo saat berlaga dipemilu 2016 Neneng Hasanah Yasin memiliki harta kekayaan paling besar dibanding empat calon lainnya.
Berdasarkan situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Neneng memiliki harta kekayaan mencapai Rp 64.132.988.754.
Namun, pundi kekayaannya kini telah meningkat.
Baca Juga : Terkini: Penembakan di Dua Ruang Anggota DPR Diduga Peluru Nyasar
Dilansir dari Tribunnews berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Neneng di https://elhkpn.kpk.go.id, Selasa (16/10/2018), Neneng tercatat memiliki total harta kekayaan sekitar Rp73,4 miliar.
Dalam jangka dua tahun harta Bupati Petahan ini meningkat hingga sekitar Rp9,3 miliar.
Neneng diketahui memiliki banyak tahan di daerah Jawa Barat.
Ia diketahui mempunyai 143 bidang tanah di Bekasi, Karawang, serta Purwakarta.
Bila dihitung, nilai harta tak bergerak miliknya itu mencapai Rp61,7 miliar.
Selain itu Neneng juga memiliki dua unit mobil senilai Rp679 juta dan harta bergerak lainnya senilai Rp452,7 juta.
Baca Juga : Dato Sri Tahir Bantu Penguatan Rupiah, Ini Bisnis Apartemen Miliknya
Bupati dari Partai Golkar ini juga memiliki kas senilai Rp9,9 miliar, serta harta lainnya sejumlah Rp2,2 miliar.
Bila ditotal maka seluruh harta kekayaan Neneng ini mencapai Rp75 miliar.
Tak hanya harta, Neneng juga tercatat memiliki utang sebesar Rp1,6 miliar.
Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin
Dengan demikian total kekayaan bersih Neneng sebesar Rp73,4 miliar.
Diketahui Neneng menjadi tersangka karena menerima suap dari Billy Sindoro terkait izin proyek pembangunan Meikarta.
Baca Juga : Bupati Bekasi Jadi Tersangka Korupsi Kasus Meikarta, Begini Tampilan Rumahnya yang Mewah
Selain mereka, KPK juga menjerat tujuh tersangka lainnya.
Yakni pegawai Lippo Group Henry Jasmen, dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama sebagai pemberi suap.
Kemudian Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat M Nohor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Bekasi Kabupaten Dewi Tisnawati, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi sebagai penerima suap.
Sejauh ini pemberian yang telah terealisasi untuk Neneng dan anak buahnya baru Rp7 miliar dari total Rp13 miliar.
Uang suap sebesar Rp7 miliar tersebut diberikan Lippo Group kepada Neneng melalui para kepala dinas.(*)