Marak Konflik dengan Konsumen, Pengembang Harus Jujur Terkait Status Tanah Perumahan

IDEAOnline-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil menegaskan, pengembang harus jujur memberikan informasi yang pasti kepada konsumen terkait status tanah perumahan.

Hal ini menyusul maraknya konflik dan keluhan konsumen yang disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN terkait status tanah perumahan yang mereka beli dari pengembang.

"Banyak komplain misalnya tentang status tanah perumahan. Jadi rumah sudah dibayar melalui KPR, tetapi status perumahannya masih bermasalah," kata Sofyan dalam diskusi bertajuk 'Mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui sektor perumahan' di Jakarta, Senin (29/12/2020).

Sofyan menambahkan, kasus yang banyak terjadi di lapangan yaitu konflik antara pengembang dengan pemilik tanah.

Konflik ini dipicu oleh pengembang yang baru membayarkan uang muka kepada pemilik tanah setelah lahannya dikembangkan perumahan.

Pembayaran uang tanah baru dibayarkan pengembang setelah perumahan tersebut laku terjual, dan mereka mendapatkan uang dari pembiayaan KPR konsumen.

Baca Juga: Survei sebelum Beli Rumah, 3 Kondisi Jadi Tanda Pengembang yang Baik

Kompas.com

Ilustrasi rumah di kompleks perumahan.

"Misalnya ada permasalahan status tanah. Jadi tanah dibeli pengembang. Mereka cuma bayar uang muka 10 persen sampai 20 persen," ungkap dia.

Namun, dalam perjalanannya karena tanah itu belum dibayar seluruhnya, terjadi konflik antara pemilik tanah dengan pengembang.

Padahal, konsumen sudah membeli rumah melalui KPR.